Aturan Potong Gaji dan PHK Karyawan yang Sakit

Nov 01, 2023 2 Min Read
pemotongan gaji terhadap karyawan yang sakit
Sumber:

Alexander Mils dari Unsplash.com

Setiap karyawan tentunya berhak untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Namun, terhadap karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya, perusahaan memiliki hak untuk tidak membayarkan upah karyawan yang bersangkutan (no work no pay).

Ketentuan tersebut di atas dapat tidak berlaku dan perusahaan tetap wajib membayarkan upahnya kepada karyawan, antara lain apabila karyawan yang bersangkutan sakit, yang mengakibatkan karyawan tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").

Pembayaran upah kepada karyawan yang sakit, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah;
  2. untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah;
  3. untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah; dan
  4. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan.

Baca juga: Pahami Prinsip Ini Sebelum Negosiasi Gaji

Jika perusahaan tidak membayarkan upah karyawannya sesuai dengan ketentuan di atas, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,- dan paling banyak Rp400.000.000,- (vide Pasal 81 angka 64 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") yang mengubah Pasal 186 UU Ketenagakerjaan).

Selanjutnya, perusahaan juga dilarang untuk melakukan PHK kepada karyawan yang berhalangan masuk kerja, antara lain karena:

  1. Karyawan sakit berdasarkan keterangan dokter selama sakitnya tidak lebih dari 12 bulan secara terus menerus.
  2. Karyawan dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter, jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

PHK yang dilakukan dengan alasan tersebut di atas, batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 40 UU Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 153 UU Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, perusahaan diperbolehkan untuk melakukan pemotongan gaji kepada karyawan yang sakit sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Namun, perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan PHK kepada karyawan yang sakit dan sakitnya tidak melebihi 12 bulan secara berturut-turut serta dibuktikan dengan keterangan dokter. 

Artikel ini diterbitkan dari akun LinkedIn milik Almira Amalia Husna.

Share artikel ini

Komunitas

Tags: Konsultasi

Alt

Almira merupakan lulusan S1 program studi Hukum Bisnis dari Universitas Brawijaya. Saat ini, ia berkarier sebagai Legal Associate di BP Lawyers Counselors at Law - di mana ia biasa menangani kasus di bidang ketenagakerjaan, proyek konstruksi, dan korporasi.

Mungkin Anda Juga Menyukai

keuangan

Catat 4 Kesalahan Umum dalam Perencanaan Keuangan!

Perencanaan keuangan yang baik membuat kita dapat mengatur pengeluaran secara efektif demi meraih tujuan finansial. Sayangnya, saat ini masih banyak yang melakukan kesalahan umum dalam melakukan perencanaan keuangan. Empat kesalahan umum itu adalah tidak mencatat keuangan dengan baik, tidak tahu harus mulai darimana, tidak punya tujuan yang jelas, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Nov 10, 2021 1 Min Read

kepemimpinan

3 Cara untuk Meningkatkan Mindful Leadership

Tahukah kamu tentang salah satu faktor terpenting dalam Science of Building Leaders? Yup, mindful leadership! Simak videonya yuk untuk belajar lebih mengenai mindful leadership!

Sep 13, 2021 2 Min Video

Jadi Seorang Pembaca Leader's Digest